BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 
Arahan DPR Perlu Naskah Akademik

Reformasi birokrasi saat ini mendorong  perampingan dan mencegah terjadinya fragmentasi antar lembaga. Polri sedang melakukan pembenahan di internalnya untuk lebih meningkatkan efektifitas. Janganlah menarik Polri ke arah politik. Kalau ini dibiarkan negara ini bisa mengalami kemunduran dalam penegakan hukum.

Konteks penegakan hukum harus membangun kualitas hukum itu sendiri melalui pendekatan rasa keadilan. Ini menjadi program yang didengungkan Jokowi melalui Nawacita, salah satunya penegakan hukum dan membangun demokrasi. Membangun hukum seperti itu diharapkan institusi penegak hukum harus betul-betul memberikan citra rasa keadilan, “jangan sampai tumpul ke atas dan runcing ke bawah” ini menjadi taruhan dari pemerintahan Jokowi.

Momok dan ancaman luar biasa tersebut adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan atau memberikan solusi terhadap masalah itu melalui pendekatan secara hukum. Jadi tidak mungkin kita berdemokrasi tanpa ada kepastian hukum.

Apakah densus-densus yang bla..bla… tadi itu diperlukan lagi? Kita tidak ingin membangun sesuatu yang sumbu pendek. Apa manfaatnya? Setiap arahan-arahan dari DPR perlu ada naskah akademiknya. Untuk membangun itu, tidak perlu langsung di adopsi begitu saja, perlu pendalaman dan pengkajian! Karena lembaga itu tidak gratis, pasti ada dana-dana yang menyertainya.

Kondisi ekonomi yang masih belum stabil, ditambahkan lagi kepastian hukum yang belum terbangun serta regulasi yang sering menghambat membuat investasi tidak masuk. Padahal Jokowi luar biasa melakukan marketing untuk menarik investor dengan berbagai programnya.

Jadi baik daerah maupun nasional menunjukkan bahwa regulasi kita menjadi hindering, Bahkan menjadi opsikal. Mengapa opsikal itu muncul? Ya itu tadi kepastian hukum dan regulasi  yang masih menjadi penghambat. Seharusnya pemerintah menggelar karpet dulu, baru setelah mantap, ditanya mana iuaran kalian untuk daerah dan negara. Itu dilakukan oleh China saat ini.

Ini tidak, baru mau menclok sudah kayak nyamuk hinggap atau semut untuk gula. Hal-hal seperti ini harus perlu diperbaiki terlebih dahulu. Jadi menurut saya, pemerintahan jokowi tidak perlu diwarnai oleh kepentingan fragmentasi birokrasi yang dampaknya tidak positif terhadap efisiensi dan efektivitas birokrasi dan regulasi yang produktif atau istilahnya bussiness friendly. Regulasi itukan dihasilkan dari suatu pemerintahan. Nah kalau regulasinya tidak bussiness friendly, ya... terbang investor.

(cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF