BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
Apel Kebangsaan: Mestinya Undang Tokoh dari Dua Kubu

Untuk menanamkan rasa nasionalisme sesama anak bangsa kan tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Tak etis dan tak elok disaat masyarakat masih banyak yang kekurangan. Pemprov Jateng malah mengeluarkan anggaran yang tidak produktif sama sekali.

Jika pun Apel Kebangsaan itu dirasa penting, maka anggaran Rp18 Miliar merupakan bentuk pemborosan. Dan tidak mencerminkan keprihatikan yang mendalam atas nasib rakyat yang masih banyak yang susah nyari makan.

Bisa saja birokrasi di Pemprov Jateng tak cermat dalam menyusun prioritas pembangunan. Atau, bisa juga sengaja acara tersebut diprioritaskan. Karena ini tahun politik. Mendekati pemilu. Jadi bisa saja ada kepentingan tertentu di dalamnya.

Atau bisa juga menyelam sambil minum air. Melaksanakan Apel Kebangsaan sambil disusupi agenda politik. Tentu panitia yang lebih tahu. Dan rakyat yang bisa menilai.

Yang pasti dan yang jelas. Jika acara Apel Kebangsaa bertemakan "Kita Merah Putih", maka sejatinya harus diikuti oleh tokoh-tokoh nasional di antara dua kubu. Jika hanya satu kubu, maka rakyat tentu menjadi curiga.

Terkait kampanye terselubung atau bukan. Biar nanti Bawaslu yang menilai. Karena semua sudah ada ketentuannya, mana-mana saja acara yang dianggap bagian dari kampanye.

Sebenarnya, mudah saja mengemas acara semacam Apel Kebangsaan ini jika tidak ingin terkesan politis. Undang saja tokoh-tokoh dari dua kubu 01 dan 02. Ada asas keadilan. Asas kebersamaan. Asas persaudaraan. Dan asas persatuan.

Tapi kalau hanya tokoh dari satu kubu yang diundang, maka bisa dicurigai sebagai bentuk strategi politik terselubung untuk mendukung kubu tertentu. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha