BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
Apapun Bentuknya, Harus Ada Institusi Resmi yang Bertanggung Jawab

Ada sinyalemen bahwa kemajuan teknologi digital akan menggusur sistem perbankan konvensional, "In the future we still need banking products but not banks". Di masa depan produk perbankan masih dibutuhkan seperti tempat simpan pinjam uang dan fungsi pengiriman dan penerimaan uang.

Bagaimanapun, alat pembayaran yang sah membutuhkan legitimasi hukum (di Indonesia UU menyatakan "Rupiah" adalah nilai tukar yang sah), institusi yang menjamin dan mengatur (Bank Indonesia), industri perbankan yang bisa melakukan tempat penyimpanan dan pendistribuan, serta diterimanya oleh masyarakat sebagai alat tukar barang dan jasa.

Kita sudah masuk era digital dan internet dimana koneksi, kecepatan, keamanan, kenyamanan, dan harga menjadi patokan utama. Konsumen menginginkan itu semua dan bila produsen tidak bisa menyediakan, maka inilah yang dianggap disruptif. Tapi bila dapat menyediakan itu semua disebut oportunity. Bank-bank konvensional sudah terlalu lama terlena di zaman analog dengan bisnis mereka yang tidak bisa tersaingi. Sekarang harus bangun, karena analog sudah diganti dengan digital.

Bank-bank kecil dengan jumlah nasabah sedikit dan skala terbatas mungkin masih belum membutuhkan, seperti bank-bank rakyat (BPD) di daerah-daerah yang tidak masuk anggota kliring. Tapi kalau bicara bank umum tidak mungkin lagi memikirkan pengembangan bisnis secara analog, harus secara digital. Di era sekarang melakukan koneksi, data storage, kecepatan, hardware, software tidak semahal 30 tahun lalu dan bisa di-outsource dan kerja sama. Kemampuan komputer disebuah smartphone sekarang sudah 100 kali lipat kemampuan komputer yang membawa astronot mendarat di bulan 50 tahun yang lalu.

Salah satu fungsi umum bank sentral adalah menciptakan alat tukar yang resmi, mengelola peredarannya (money supply), menjaga nilai tukarnya dan menjamin menjadi alat tukar pembayaran yang sah. Ini termasuk virtual money. Jadi apapun bentuknya uang tersebut, mau fisik ataupun non fisik harus ada institusi resmi yang bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal tersebut. Alangkah kacaunya bila kita bangun disuatu pagi dan mendadak mengetahui bahwa uang simpanan kita semua hilang atau tidak bernilai lagi?! Itu yang dikhawatirkan oleh semua pemerintah dan bank sentral seluruh dunia.

Dengan adanya dunia digital, kejahatan perbankan konvesional (analog) bisa lebih mudah di-detect dan dijaga melalui berbagai macam kodefikasi serta firewall. Yang harus waspada justru kejahatan perbankan di dunia digital seperti hackers, sophisticated algorithm yang bisa melakukan pencurian, penyimpanan, dan kecepatan transaksi yang luar biasa. Saya mencontohkan perbandingan balapan dunia analog dengan dunia digital seperti kuda melawan mobil ferrari (250 tenaga kuda). Masih mau naik kuda?! (pso)

 

 

 

 

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)