BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat
Anies Salah Diagnosa Permasalahan Tanah Abang

Sejak awal kebijakan Anies Baswedan dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang jelas maladministrasi, karena banyak regulasi yang dilanggar. Sehingga rekomendasi Ombudsman sudah tepat, makanya pemerintahan Anies diberikan waktu selama 30 hari guna memperbaiki atau evaluasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Keberpihakan kepada PKL jangan sampai melanggar hukum. Persoalan kesemrawutan di Tanah Abang harus diselesaikan berdasarkan penyebab adanya masalah. Sebetulnya permasalahan di kawasan itu bukan disebabkan oleh maraknya PKL, tetapi penyebabnya adalah kesemrawutan lalu lintas. Namun cara penyelesaiannya, Anies Baswedan justru menutup jalan Jatibaru Raya dalam penataan kawasan Tanah Abang. Aneh!   

Setelah adanya rekomendasi dari Ombudsman, Anies Baswedan tidak boleh lagi berkilah atas nama diskresi gubernur. Sejatinya diskresi tersebut sudah bermasalah sejak awal, di mana mestinya Anies menerbitkan diskresinya sebelum penutupan Jalan Jatibaru Raya dilakukan agar dapat dipahami publik. Penjelasan dasar hukum diskresi itu pun baru disampaikan oleh Anies ketika kebijakan tersebut ditentang oleh banyak kalangan.

Diskresi gubernur jangan mengacaukan kebijakan-kebijakan lainnya. Bahkan kebijakan penutupan jalan Jatibaru Raya bisa menjadi preseden buruk. Kabarnya PKL di kawasan Sudirman pun meminta kepada Anies agar diperlakukan seperti para PKL di Tanah Abang. Kalau begini, kan bisa repot.

Ada kemungkinan Anies Baswedan mengabaikan rekomendasi Ombudsman. Dalam hal ini, Ombusman harus menjaga kewibawaan dan bersikap tegas kepada Pemprov DKI Jakarta agar mematuhi rekomendasi yang telah disampaikan perihal penataan kawasan Tanah Abang. Jika Anies tidak mematuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka Ombudsman bisa melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri guna memberikan sanksi administratif.

Kalau Anies Baswedan terus berkilah bahwa dia memiliki diskresi dalam menata Tanah Abang, itu jelas arogansi kekuasaan; saya itu gubernur yang memiliki diskresi, terserah saya mau digunakan untuk apa. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan