BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Anies Harus Bijaksana

Anies Baswedan harus wise (bijaksana) menanggapi rekomendasi Ombudsman untuk segera memahami secara jernih persoalan yang sebenarnya terjadi di kawasan Tanah Abang. Jangan hanya mengedepankan ego yang telah dijanjikan pada saat kampanye, lalu Anies melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ombudsman. Jadi menempatkan kepentingan bersama jauh lebih penting dari sekadar menyelamatkan PKL.

Bahwa ia ingin menyelamatkan dan melindungi PKL memang harus kita dukung. Tetapi penempatan PKL di jalan raya jelas pelanggaran. Artinya, melindungi PKL untuk membangun ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus di ruang tersendiri, bukan di jalan Jatibaru Raya—yang notabene sebagai ruang publik yang dinikmati oleh semua kalangan.

Anies harus membuat kebijakan untuk menghidupkan UMKM dengan tepat. Di kawasan Tanah Abang sebenarnya masih banyak ruang yang bisa dijadikan untuk berjualan bagi PKL. Harusnya Anies memberikan ruang di tempat lain, bukan di ruang transportasi. Sehingga kepentingan pedagang terlindungi, juga kepentingan publik lainnya tidak terabaikan. Dengan demikian, Anies Baswedan tidak melanggar kepentingan siapa pun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi Ombudsman harus disikapi dengan arif, di mana Anies Baswedan mesti menempatkan kembali ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Tetapi bisa saja rekomendasi itu diabaikan sebagaimana rekomendasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Itu artinya, ego Anies cukup tinggi karena merasa memiliki kewenangan/ kekuasaan.

Ketika rekomendasi Ombudsman tersebut tidak dipatuhi, maka Kementerian Dalam Negeri harus bertindak tegas terhadap Pemrov DKI Jakarta. Sebab otonomi daerah bukan berarti Anies berdiri dengan sendirinya, yang bisa membuat kebijakan dengan semena-mena hanya berdasarkan DKI Jakarta adalah wilayah kewenangan Anies.

Dengan demikian, jika berkaitan dengan rekomendasi yang harus dipatuhi, maka Anies Baswedan mau tak mau harus menjalankan rekomendasi tersebut. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional