BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sekjen Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA)
Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional

Menanggapi kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 ‘Kita Merah Putih’ yang diselenggaraan oleh Pemprov. Jawa Tengah dengan alokasi APBD sekitar Rp16.399.035.000 (Pagu kegiatan Rp 18 milyartapi pemenang tender berani menawar hingga Rp16,39 milyar, Seknas FITRA berpegang pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.

Atas dasar itu, setidaknya terdapat dua catatan. Pertama, aspek substansi kegiatan. Kegiatan Apel Kebangsaan mungkin telah sinkron dengan point ke 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2019 yang meliputi; 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan 5) stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Kedua, aspek prinsip-prinsip penyusunan APBD 2019. Ada beberapa prinsip yang patut dijadikan refleksi bersama terkait kegiatan apel kebangsaan tersebut, yakni prinsip efisiensi, efektifitas, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Fitra melihat bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang stabilitas nasional dan kesuksesan pemilu dengan melibatkan para tokoh lintas agama, stakeholders yang luas mulai tingkat nasional, regional dan daerah.

Dari aspek substansi kegiatan mungkin bagus, namun melihat alokasi anggarannya terlalu besar, sangat wajar jika memunculkan banyak pertanyaan di benak publik. Kegiatan ‘kolosal’ semacam ini juga kurang efektif, belum mampu menjangkau representasi masyarakat bawah yang seharusnya menjadi sasaran utama kegiatan.

Proses pengadaan barang/jasa hingga pelaksanaan kegiatan ini juga tergolong sangat singkat, terhitung hanya 19 hari mulai dari proses pengadaan tender kegiatan tanggal 6-25 Februari 2019, sedangkan acara dilaksanakan pada 17 Maret 2019.

Dari aspek kepatutan, anggaran ini terlalu besar dan kurang proporsional ditengah kebutuhan dasar masyarakat yang juga membutuhkan perhatian lebih, seperti masalah pembangunan SDM, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan petani, nelayan dan kelompok rentan lainnya. Untuk itu, perlu evaluasi dan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan ini. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha