BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Anatomi Divestasi Freeport

Presiden Jokowi dan pasangan cawapres ke-13 akan menghadapi transformasi geopolitik dan geoekonomi pasca era  multilateral WTO menuju multiple bilateral “perang dagang” dengan senjata proteksi tarif bea masuk maupun hambatan non tarif seperti fasilitas GSP. Saat ini Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari turbulensi global dan politik luar negeri RI, juga harus mencermati akrobatik politik AS dalam berinteraksi dengan Tiongkok, Rusia dan rekan serta sekutu seperti Uni Eropa, Jepang, Korea, India dan atau ASEAN dimana Indonesia menjadi jangkarnya.

Dalam kaitan ini negosiasi Freeport merupakan salah satu  tonggak krusial eksistensi  dan ukuran keberhasilan kinerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dan atau “perang dagang” secara cerdas dan canggih. Oposisi menabuh genderang “perang xenophobia” yang ditanggapi dengan gelombang “over nasionalisme sumber daya alam” tapi pada akhirnya harus ada win win solution agar tidak terulang proses sengke ke arbitrase internasional yang konfrontatif dan berpotensi RI dihukum karena pelanggaran kontrak, tapi juga agar RI tidak terjebak membeli dengan harga “mahal” karena kita tidak memiliki kecanggihan “corporate raiders” seperti pemegang saham pengendali Freeport Carl Icahn. 

Secara historis empiris negosiasi RI dengan Belanda pada Konfrensi Meja Bundar dan beberapa kasus nasionalisasi korporasi yang berlika-liku dapat menjadi pelajaran sebagai bekal agar tidak terulang lagi blunder masa lalu yang antara lain:

1. Indonesia pernah harus mewarisi utang Hindia Belanda 1,1 milyar dolar AS pada KMB 1949

2. RI menasionalisasi  via pembelian saham Javasche Bank menjadi Bank Indonesia 1953

3. RI menasionalisasi perusahaan Belanda 1957  dan memindahkan lelang tembakau dari Rotterdam ke  Bremen yang disetujui oleh Pengadilan Hamburg (DR. Sudargo Gautama sebagai pengacara mewakili RI dalam sengketa perdata internasional itu)

4. Awal Orde Baru 1967 RI harus mengembalikan perusahaan Belanda yang disita 1957

5. Pertamina membeli Shell melalui negosiasi dengan cicilan bertahap pada1970

6. Malaysia membeli Guthrie langsung dari bursa London PM Thatcher merasa kecolongan

7. Indonesia kalah dan didenda Arbitrase pada kasus pembatalan kontrak Karaha Bodas

8. RI seharusnya setara corporate raider Carl Icahn dalam akuisisi saham induk Freeport . (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan