BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Amnesti Terbatas pada Hukuman Pokok

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Karena itu hukuman bagi terpidana korupsi tidak semata-mata hukuman pidana penjara, tetapi juga dikenai pidana pengganti kerugian negara, bahkan majelis bisa memberikan hukuman tambahan selain hukuman dimaksud. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (artinya tidak ada upaya hukum dari terpidana) harus dijalani oleh siapapun tanpa pandang bulu dan negara melalui aparatnya wajib mengeksekusi putusan dimaksud. Dalam konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak bisa ditawar oleh siapa pun. 

Di sisi lain Undang-undang Dasar 1945 memberikan hak kepada presiden selaku kepala negara bahwa presiden dapat memberikan amnesti (pengampunan) hukuman, baik kepada pihak yang sudah menjalani proses hukum maupun yang belum menjalani dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Presiden memberi amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Hukum dan HAM (dulu Menteri Kehakiman). Tentu amnesti ini diberikan dengan syarat pengembalian seluruh aset yang diperoleh dari korupsi atas "kesadaran sendiri", bukan karena faktor lain atau ada kepentingan lain.

Dalam kasus pak Samadikun Hartono tentu pihak berwajib (pemerintah) harus hati-hati, jangan gegabah mengambil tindakan yang blunder. Rasanya kok mustahil pengembalian uang negara sesuai putusan pengadilan setelah 13 tahun buron, sangat besar kemungkinannya bahwa  pengembalian uang negara karena ada  "kepentingan" lain. Karena itu, setelah pak Samadikun membayar kewajibannya kepada rekening pemerintah, tidak salah jika kemudian jaksa negara melakukan eksekusi kepada yang bersangkutan untuk menjalani hukuman pidana selama 13 tahun (sepadan dengan lama pelarian/buronan yang dia dilakukan). Kesimpulannya amnesti diberikan hanya pada hukuman pokoknya, tidak termasuk pada masa pelariannya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu             Bukan Hidup Abadi Badaniah Semata             Hidup Abadi Masih Spekulatif