BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Amnesti Terbatas pada Hukuman Pokok

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Karena itu hukuman bagi terpidana korupsi tidak semata-mata hukuman pidana penjara, tetapi juga dikenai pidana pengganti kerugian negara, bahkan majelis bisa memberikan hukuman tambahan selain hukuman dimaksud. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (artinya tidak ada upaya hukum dari terpidana) harus dijalani oleh siapapun tanpa pandang bulu dan negara melalui aparatnya wajib mengeksekusi putusan dimaksud. Dalam konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak bisa ditawar oleh siapa pun. 

Di sisi lain Undang-undang Dasar 1945 memberikan hak kepada presiden selaku kepala negara bahwa presiden dapat memberikan amnesti (pengampunan) hukuman, baik kepada pihak yang sudah menjalani proses hukum maupun yang belum menjalani dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Presiden memberi amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Hukum dan HAM (dulu Menteri Kehakiman). Tentu amnesti ini diberikan dengan syarat pengembalian seluruh aset yang diperoleh dari korupsi atas "kesadaran sendiri", bukan karena faktor lain atau ada kepentingan lain.

Dalam kasus pak Samadikun Hartono tentu pihak berwajib (pemerintah) harus hati-hati, jangan gegabah mengambil tindakan yang blunder. Rasanya kok mustahil pengembalian uang negara sesuai putusan pengadilan setelah 13 tahun buron, sangat besar kemungkinannya bahwa  pengembalian uang negara karena ada  "kepentingan" lain. Karena itu, setelah pak Samadikun membayar kewajibannya kepada rekening pemerintah, tidak salah jika kemudian jaksa negara melakukan eksekusi kepada yang bersangkutan untuk menjalani hukuman pidana selama 13 tahun (sepadan dengan lama pelarian/buronan yang dia dilakukan). Kesimpulannya amnesti diberikan hanya pada hukuman pokoknya, tidak termasuk pada masa pelariannya. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional