BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Amnesti Terbatas pada Hukuman Pokok

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Karena itu hukuman bagi terpidana korupsi tidak semata-mata hukuman pidana penjara, tetapi juga dikenai pidana pengganti kerugian negara, bahkan majelis bisa memberikan hukuman tambahan selain hukuman dimaksud. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (artinya tidak ada upaya hukum dari terpidana) harus dijalani oleh siapapun tanpa pandang bulu dan negara melalui aparatnya wajib mengeksekusi putusan dimaksud. Dalam konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak bisa ditawar oleh siapa pun. 

Di sisi lain Undang-undang Dasar 1945 memberikan hak kepada presiden selaku kepala negara bahwa presiden dapat memberikan amnesti (pengampunan) hukuman, baik kepada pihak yang sudah menjalani proses hukum maupun yang belum menjalani dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Presiden memberi amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Hukum dan HAM (dulu Menteri Kehakiman). Tentu amnesti ini diberikan dengan syarat pengembalian seluruh aset yang diperoleh dari korupsi atas "kesadaran sendiri", bukan karena faktor lain atau ada kepentingan lain.

Dalam kasus pak Samadikun Hartono tentu pihak berwajib (pemerintah) harus hati-hati, jangan gegabah mengambil tindakan yang blunder. Rasanya kok mustahil pengembalian uang negara sesuai putusan pengadilan setelah 13 tahun buron, sangat besar kemungkinannya bahwa  pengembalian uang negara karena ada  "kepentingan" lain. Karena itu, setelah pak Samadikun membayar kewajibannya kepada rekening pemerintah, tidak salah jika kemudian jaksa negara melakukan eksekusi kepada yang bersangkutan untuk menjalani hukuman pidana selama 13 tahun (sepadan dengan lama pelarian/buronan yang dia dilakukan). Kesimpulannya amnesti diberikan hanya pada hukuman pokoknya, tidak termasuk pada masa pelariannya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir