BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB
Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!

Pada periode lalu memang terjadi ketidaksinkronan data antara kementerian pertanian, BPS dan kami sendiri selaku akademisi yang bergelut di bidang pertanian sekaligus pemerhati kinerja produksi pertanian dan pangan.

Data yang dapat kami sampaikan bahwa kontribusi pertanian kita terhadap PDB nasional selalu lebih rendah dan rada mengkhawatirkan justru pada 2019 ini. Karena pada triwulan kemarin untuk pertumbuhan sektor tanaman pangan terdapat angka minus 4. Hal itu amat luar biasa.

Ada beberapa aspek penting yang perlu diulas. Penyebab dari minus nya sektor tanaman pangan seperti yang sudah diketahui umum bahwa aspek lahan, produksi, paska produksi dan kelembagaan. Empat aspek tersebut amat mempengaruhi kinerja sektor tanaman pangan.

Dari sisi perbandingan produktivitas padi, Indonesia berada pada 51,9 atau 5,2 ton per hektar di bawah Vietnam yang 5,8 ton per hektar. Yang menarik, kami penah diundang oleh Kedubes  Amerika Serikat (AS) yang menyampaikan data bahwa produktivitas padi di Indonesia hanya 4,7.

Dari data produksi padi Indonesia pada 17 tahun terakhir, hal ini yang sering menyebabkan silang pendapat dengan Kementerian Pertanian sejak tahun 2015. Pernah pada even Hari Tani Nasional di Banten ketika Pak Jusuf Kalla (JK) mengumumkan kebijakan akan mengimpor beras, namun presiden yang hadir pada acara panen padi IPB pada September 2015 di Karawang tiba-tiba menyatakan bahwa tidak ada opsi impor beras. Akibatnya harga beras naik Rp190 per kg. Ketika Pak JK menyatakan ada opsi impor maka harga beras turun sebanyak Rp150 per Kg. Hal itu dikarenakan presiden dibisiki oleh satu pihak yang menyebutkan bahwa Indonesia surplus padi 10 juta ton.

Kami juga melakukan kajian di asosiasi bank benih dan teknologi tani Indonesia di 61 kabupaten. Pada saat itu kami menengarai produksi padi turun. Lalu kami diundang Bulog, beserta presentasi lima universitas yang menyatakan hal yang sama bahwa produksi padi turun. Itu kemudian yang menyebabkan silang sengketa data menjadi menghangat.

Akibatnya ketika itu sejak tahun 2015 BPS sama sekali tidak mengeluarkan data produksi padi. Baru pada 2018 BPS berani memberikan data produksi padi yang menggambarkan data yang sangat jauh berbeda dengan data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian. Ternyata data Kementerian Pertanian  (Kemenpan) 47 persen lebih tinggi dari data BPS.

Menurut data kami, produksi beras di Indonesia biasa saja, stagnan. Tapi data Kemenpan menunjukkan data produksi padi yang terus naik.

Ada lagi data yang tidak sinkron antara data peningkatan produksi dan data peningkatan impor pangan. Ada delapan komoditas yang meningkat dari 21,2 menjadi 27, 6 juta ton pada 2018. Peningkatan yang sangat tinggi dari komoditas beras, jagung , gandum, kedelai dan seterusnya.

Sementara data Neraca perdagangan sub sektor tanaman pangan Indonesia semakin lama semakin melebar. Lalu impor beras rata-rata impor 0,9 juta ton per tahun, tapi pada periode lalu ada 1,17 juta ton.

Yang agak mengkhawatirkan adalah data impor gandum pada 2017 dimana Indonesia menjadi importir gandum terbesar di dunia. Proprosi gandum sebagai pangan di Indonesia meningkat sebanyak 21 persen pada 2015 meningkat menjadi 25,4 pesen pada 2017. Dan kami perkirakan proporsi gandum sebagai makana pokok di Indonesia akan meningkat menjadi 50 persen pada tahun-tahun mendatang. Hal itu yang berbahaya.

Tugas Menteri Pertanian untiuk swasembada beras sebenarnya mudah saja. Produksi cukup dipertahankan saja. Otomatis kita akan swasembada dengan sendirinya karena akan tergantikan oleh impor gandum sebanyak 200 – 300 ribu ton gandum setiap tahun.

Dari data perbandingan impor pertanian masa pemerintah Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo dengan rata-tata tahunan, pada masa SBY ada 11 juta ton, dan pada empat tahun terakhir kemarin ada 20,6 juta ton. Ada peningkatan impor produk pertanian hampir 9 juta ton.

Terkait ekspor produk pertanian dalam rata-rata tahunan menunjukkan peningkatan dari 0,7 juta ton menjadi 0,37 juta ton.

Data neraca perdagangan, kita harus berterima kasih kepada sektor perkebunan karena rupanya kelapa sawit telah menyelamatkan kita semua. Sektor perkebunan menjadi sektor yang tidak pernah diintervensi oleh pemerintah. Meskipun datanya neraca perdagangannya menurun dari 8,8 miliar dolar AS menjadi 8,3 miliar dolar AS.

Defisit perdagangan pangan semakin melebar dari - 4 miliar dolar AS menjadi -6,7 miliar dolar AS. Hal itu juga menunjukkan tingkat kesejahteraan petani kita yang semakin memprihatinkan.

Impor jagung terdapat data menurun dari 2015 ke 2016 turun sebanyak 2,2 juta ton. Tapi sebaliknya impor gandum meningkat 3 juta ton. Begitu pula impor gula, Indonesia juga menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. Dari gambaran itu semua kita dapat menyimpulkan bahwa memang ada masalah besar di sektor pertanian kita.

Untuk sektor peternakan, data menunjukkan produksi sapi stagnan cenderung turun, dan kemelut harga daging sapi yang mahal bermula ketika pada 2015 impor daging sapi diturunkan dari 250 ribu ton menjadi 50 ribu ton saja. Itu disebabkan adanya informasi yang entah dari mana bahwa populasi sapi dalam negeri disebutkan cukup. Hal itu menyebabkan impor daging sapi dipangkas, akibatnya, harga daging sapi melejit dari Rp80 ribuan menjadi Rp115 – Rp120 ribu per kg dan tidak pernah turun sampai sekarang. Bisa dibayangkan, satu kebijakan kecil bisa menyebabkan harga daging sapi sekarang stabil tinggi.

Pada saat itu juga banyak indukan sapi betina yang ikut dipotong karena harga daging sapi tinggi. Bahkan sapi perah ikut dipotong. Sehingga hal itu menyebabkan ketergantungan kita terhadap produk susu impor dan turunannya sangat tinggi.

Terkait tingkat kesejahteraan petani, terdapat indikasi penurunan sejak 18 tahun terakhir pada awal 2000 an dan sekarang hanya berkisar pada NTP 100.

Kalau Negara tumbuh dari negara miskin menjadi Negara menengah-kaya maka akan terjadi perubahan stuktural ekonomi. Ekonomi  yang berbasis pada sektor pertanian akan menurun dan digantikan oleh sektor industri manufaktur dan jasa yang akan meningkat tinggi. Anehnya di Indonesia industri manufaktur juga “ikut-ikutan” ambruk. Itu menimbulkan pertanyaan dan misteri kemana larinya sektor industri dan apa yang salah. Pertanyaan itu muncul karena data tenaga kerja sektor pertanian terus mengalami penurunan.

Kalau kita mereview kebijakan pemerintahan masa Presiden SBY dan sekarang, sebenarnya tidak banyak jauh berbeda. Adanya peningkatan anggaran sampai 611 persen, dan hasilnya, 5 juta rumah tangga petani terpaksa keluar dari rumahnya (Sensus Pertanian, 2013). Atau tiap tahun 500 ribu rumah tangga tani keluar dari lahannya. Lalu adanya peningkatan impor pangan sebanyak 346 persen.

Lalu pada saat itu ada program bernama Feed The World dan saat ini berganti nama menjadi Lumbung Pangan Dunia. Tapi ironisnya pada 2014 total impor komoditas pertanian meningkat dari 19,4 juta ton menjadi 28,6 juta ton. Meningkat 9 juta ton dalam periode yang sangat singkat (4 tahun).

Jadi bisa dibayangkan, sekarang kalau kebijakan sektor pertanian dan pangan tidak ada perubahan signifikan, maka jangan berharap lagi pada sektor pertanian dan pangan. Karena lima tahun ke depan pasti akan hancur-hancuran dan impor pasti akan semakin meningkat. Ketergantungan kita terhadap impor pangan dari luar akan semakin tinggi.

Kita jelas perlu reformasi di bidang pertanian dan jika program nya hanya seperti itu-itu saja, maka hasilnya sudah bisa ditebak.

Kami merekomendasikan agar bagaimana seluruh konsep pembangunan pertanian diarahkan untiuk peningkatan kesejahteraan petani!

Walaupun hal itu bukan semudah membalikkan telapak tangan, tapi itu tidak pernah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia.

Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa Negara berkembang umumnya memajaki sektor pertanian sebanyak 30 persen. 22 persen pajak tidak langsung. Artinya, harga produk pertanian ditekan se rendah-rendahnya, untuk mendukung sektor industri dan jasa. Maka dengan demikian “sedulur” taani kita akan tetap hancur.

Contoh dekat, HPP (harga pembelian pemerintah) untuk gabah dan beras pada 2015 dinaikkan 12 persen tapi inflasi pada saat yang sama sebesar 21 persen. Sampai detik ini, HPP belum naik dan inflasi sudah 21 persen.

Dari situ saja sudah menggambarkan ketidakberpihakan kita terhadap kesejahteraan petani. Baiknya semua uang subsidi yang diusulkan Rp100 triliun untuk pertanian dan pangan semuanya diberikan saja ke petani.

Dari kenyataan, subsidi benih saja 50 persen tidak dipakai oleh sedulur tani. Jadi banyak sekali pemborosan anggaran pertanian kita. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!