BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Majelis Tinggi Partai Demokrat
Alokasi Anggarannya Akan Menjadi Masalah Bagi Pemda

Semula masyarakat khusus PNS, TNI, dan Polri, apalagi pensiunan menyambut gembira dengan adanya THR dan gaji ke-13 yang diberikan pemerintah.  Apalagi disaat harga-harga barang melambung melampaui daya beli masyarakat. Bagi mereka mungkin tidak mau tahu dari mana anggaran itu diadakan, yang mereka tahu adalah dari pemerintah.

Yang jadi krusial adalah Peraturan Pemerintah tentang THR dan Gaji ke-13 No 19 Tahun 2016 yang teriliminer dengan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2018. Dalam keputusan dimana pemberian bagi THR  dan gaji ke-13 dibebankan ke Pemda. Pada titik ini Pemda semakin bingung karena DPRD tidak pernah mengesahkan anggaran untuk gaji ke-13 dan THR.

Betul seperti kata Menkeu Sri Mulyani, pemerintah sudah menganggarkan gaji ke 13 dan THR. Tetapi yang dipertanyakan, apakah ada mata anggarannya di Pemda?

Kalau mata anggarannya tidak tersedia, lalu dari pos anggaran mana Pemda akan mengambilnya? Ini akan menjadi masalah bagi Pemda. Apa lagi dengan situasi pengetatan anggaran dan seringnya terjadi penyalahgunanan anggaran dan berakibat terjadi masalah dengan KPK. Pertanyaanya, apakah seorang kepala daerah berani melakukan penggunaan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 dari pos anggaran lain? (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF