BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak
Alat Ukur Harus Obyektif

Mencermati perkembangan situasi perekonomian mutakhir, kalau target pertumbuhan ekonomi, saya mustahil akan mencapai 5,4 persen sesuai target APBN. Sekarang saja kwartal 1/2018 hanya mencapai 5,06 persen. Jadi sepertinya amat jauh dari target pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun nanti.

Yang kedua, dari target utang yang ada di APBN, penarikan utangnya sampai dengan akhir April 2018 sudah mendekati 50 persen. Tapi sebaliknya pendapatan negara baik dari pajak maupun cukai, baru mencapai 16,64 persen pada kuartal I/2018. Ini artinya, APBN berjalan praktis dengan topangan utang. Nah, kalau pendapatan baru 16,64 persen saja pada kuartal I/2018, itu sangat jauh dari tradisi kami orang-orang di masa lalu yang minimal pendapatan itu sudah sekitar 20 persen pada kuartal I. Sekarang ini, jika kuartal I saja baru seperti itu maka target pajak tidak akan tercapai. Jadi kondisi itu menurut saya agak berat.

Ketiga, ekspor itu sudah alami defisit sudah 1,6 miliar dolar AS. Jadi sebetulnya pemerintah itu seharusnya mengukur dari target-target. Sekarang pemerintah ini kebanyakan bicara itu mencari alat ukur yang tidak fair. Seperti main akrobat untuk menutupi realitas sebenarnya. Orang mengukur itu yang penting dari pencapaian targetnya. Sering digambarkan sekarang, seolah-olah pertumbuhan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Terakhir pertumbuhan penerimaan pajak kita hanya 10,3 persen. Itu amat jauh dari kemampuan penerimaan pajak dulu untuk bisa mengejar target APBN. Karena APBN kita yang paling penting itu adalah tax ratio.

Tax ratio RI ditargetkan oleh pak Jokowi sampai 16 persen sampai 2019, lha sekarang saja masih dibawah 11 persen. Jadi tax ratio yang ditargetkan itu bukan ukuran yang obyektif kalau begitu. Jika ibu Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyebut yang ‘ngemplang’ pajak masih besar itu sebetulnya dia ‘ngemplang’ dirinya sendiri, sebab sejak lama sejak dia Menteri Keuangan di zaman pak SBY selalu bicara reformasi birokrasi khususnya di keuangan tapi hasilnya tidak ada, tax ratio tidak naik, penerimaan pajak juga seret dan APBN defisit terus. Jadi apanya yang direformasi birokrasi keuangan? Sedang anggaran untuk reformasi birokrasi sudah ber triliun-trilliun. Nah sekarang SMI sebutkan akan melanjutkan reformasi birokrasi, itukan sama dengan melanjutkan yang dulu gagal.

Defisit APBN sekarang yang harus dicatat adalah ada batasan 3 persen maksimum dari APBN menurut ketentuan Undang-Undang. Itu seharusnya menurut aturan dicatat berdasarkan accrual basis. Accrual basis itu artinya, kalau sudah menjadi hutang di tahun ini, dia harus dicatat. Nah, pemerintah ini pada 2017 kemarin saya curiga sudah melewati dari angka 3 persen maksimal defisit. Itu dugaan saya. Karena, yang dicatat beberapa pos itu berdasarkan cash basis, bukan accrual basis. Yaitu dengan cara menunda pembayaran-pembayaran tertentu, misalnya tagihan ke Pertamina, kan banyak itu hutangnya. Lalu ke PLN, ada beberapa tagihan itu ditunda (pembayarannya).

Seharusnya, walaupun ditunda mesti dicatat. Ini yang dicatat kalau sudah dibayar (cash basis). Itu saya duga cara pemerintah menutupi defisit APBN dengan mengecilkan kewajiban yang mestinya dibayarkan. Dalam bahasa accounting namanya window dressing.

Untuk itu DPR maupun BPK harus mewaspadai hal window dressing itu. Karena hal itu diduga untuk menutupi angka defisit APBN yang sebenarnya supaya tidak melampaui batasan maksimum defisit. Itu subsidi Pertamina dan PLN pada akhir tahun akan makin membengkak, jika pemerintah tidak kunjung membayar tagihan. Akibatnya kedua BUMN itu makin megap-megap. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional