BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Executive Director Para Syndicate
Alasan Anomali Revisi UU MD3

Alasan logis revisi terbatas terhadaf UU MD3 awalnya diinisiasi untuk mengakomodasi syarat perlu prinsip demokrasi perwakilan yang selama ini dikangkangi oleh DPR, akibat tidak dipenuhinya asas proporsionalitas dalam komposisi pimpinan DPR hasil Pemilu 2014. Fakta politiknya, PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2014 malah harus tersingkir tidak mendapat hak mendudukkan wakilnya dalam komposisi pimpinan DPR.

Hal ini terjadi sebagai buntut perseteruan politik dua kubu: Koalisi Indonesia Hebat (KIH) vs Koalisi Merah Putih (KMP) dari 'never ending contestation' Pemilu Presiden 2014. Kemelut politik saat itu menyebabkan revisi 'sepihak' dilakukan terhadap UU MD3, yang menyebabkan mekanisme pemilihan pimpinan DPR saat itu menggunakan sistem paket, dan bukan sistem proporsional. Fakta politik ini adalah sebuah anomali bagi penerapan prinsip demokrasi representatif.

Karena itu gagasan meluruskan anomali politik di DPR tersebut menjadi motivasi awal untuk melakukan revisi terbatas terhadap UU MD3 supaya prinsip representatif dan proporsional itu dikembalikan/ diakomodasi. Usaha untuk mengakomodasi prinsip demokrasi tersebut adalah keharusan yang sewajarnya dan sepatutnya. Tapi yang terjadi kemudian, "lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya": Revisi jadi melebar ke mana-mana dan menjadi kontra produktif terhadap prinsip demokrasi. Menurut catatan, terdapat 14 masalah yang diubah/disesuaikan dalam pasal-pasal revisi. Mengapa pelebaran revisi ini terjadi? Dan mengapa revisi ini menghasilkan pasal-pasal yang kontroversial dan justru bermuatan anti demokrasi dan kontra pemberantasan korupsi? Menarik mengulas ada apa di balik 'mengapa' ini?

Pertama, revisi dilakukan saat momen tahun politik (konteks Pilkada 2018 dan Pemilu 2019) sehingga patut diduga besar terjadi tarik-menarik kepentingan politik antar partai dan kelompok kepentingan. Kontestasi kepentingan di tahun politik ini rupanya didamaikan lewat akomodasi pasal-pasal sehingga revisi melebar jauh untuk mententramkan kekuatan politik yang ada.

Kedua, suasana psikologis anggota wakil rakyat yang terhormat paska kisah bullying publik dalam rangkaian penangkapan Setya Novanto oleh KPK dalam kasus korupsi e-KTP, ditengahi langkah serius KPK mengungkap kasus-kasus korupsi, dan berhadapan dengan upaya setengah gagal Pansus Angket DPR terhadap KPK. Perseteruan politik dan hukum antara DPR vs KPK ini menjadi panggung opini publik yang menyita perhatian dan emosi rakyat dan anggota wakil rakyat. Kepadatan emosi ini tampaknya menjadi kondisi bawah sadar yang berakibat pada disorientasi para wakil rakyat. Kondisi disorientasi anggota DPR dapat dikenali dari inkonsistensi pasal-pasal revisi yang berpotensi benturan hukum dengan aturan atau perundangan lain. Detailnya dapat kita teliti secara seksama dengan memeriksa pasal-pasal tersebut.

Ketiga, DPR terkesan bekerja sendiri dan tergesa-gesa dengan tanpa melibatkan partisipasi dan sosialisasi publik dalam pembahasan revisi UU MD3, yang lebih banyak membela kepentingan pembuat undang-undang. Tiga pasal kontroversial yang paling banyak disorot publik terkait imunitas anggota dewan, pemidanaan pengkritik, dan pemanggilan paksa oleh DPR, yang bersifat tidak fair. Sebab (ke dalam) bertendensi kuat membentengi DPR terhadap  prinsif 'equality before the law ', dan (ke luar) 'wakil rakyat' berkesan mau menjaga jarak yang lebar dengan 'rakyat' serta berpotensi menekan kritik masyarakat secara politik dan hukum dengan cara-cara yang jauh dari prinsip berdemokrasi. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF