BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Akreditasi RS Penting, Tapi BPJS Kesehatan Harus Sosialisasi Sejak Dini

Pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit awalnya akibat dari surat Menteri Kesehatan pada Direktur Utama BPJS terkait akreditasi rumah sakit dan poliklinik yang harus memenuhi standar. Di satu sisi, keputusan BPJS menghentikan kerja sama dengan sejumlah RS ini sangat penting bagi masyarakat, yaitu ketika mereka berobat, mereka mendapat layanan yang memenuhi persyaratan.

Dengan surat menteri itu ada sejumlah rumah sakit harus melakukan akreditasi kembali. Kewajiban rumah sakit untuk memenuhi itu. Namun di sisi lain ada regulasi (keputusan) dari BPJS Kesehatan terkait penghentian kerja sama dengan RS yang belum terakreditasi. Maka, kewajiban BPJS mengumumkan hal itu. Seharusnya, BPJS menyampaikan kepada masyarakat RS mana yang belum terakreditasi.  

Di sini, persoalannya lebih pada hak informasi konsumen, yakni pasien/peserta BPJS yang akan mendapat layanan dari RS. Ini yang tidak didapatkan oleh masyarakat dari BPJS Kesehatan. Untungnya sekarang sejumlah rumah sakit sudah bekerjasama dengan BPJS. 

Di satu sisi, kebijakan ini bagus untuk meningkatkan pelayanan dari RS yang melakukan kerja sama dengan BPJS. Namun mekanismenya yang harus dievaluasi. Misalnya, masa akreditasi kan 2 tahun. Seharusnya, jauh hari sebelum masa akreditasi berakhir, misal 6 bulan sebelum masa habis, ada informasi dari RS ke BPJS dan lalu BPJS menyampaikan ke masyarakat. Itu yang tak terjadi hari ini. 

Jangan sampai di detik-detik terakhir dilakukan pemutusan kerja sama. Jika poliklinik atau RS belum punya akreditasi seharusnya ada informasi dari jauh hari. Kemudian, pasiennya dialihkan ke RS atau klinik yang sudah ditentukan. Artinya, ada mitigasi bagi pasien/peserta BPJS yang terdampak, terutama mereka yang melakukan pengobatan berkelanjutan.     

Itu tidak terjadi kemarin. Manajemen mitigasinya tak ada terkait regulasi kemarin. Menurut kami di sini RS tak bisa disalahkan karena akreditasi itu sudah ada regulasinya. BPJS yang seharusnya menginformasikan. Sebab pula, pasien-pasien itu konsumen dari BPJS. Maka, BPJS yang seharusnya aktif memberi informasi dan edukasi kepada pesertanya. 

BPJS Kesehatan punya PR besar. Mereka harus aktif melakukan edukasi pada pesertanya. Mendapat layanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Kewajiban negara memenuhinya. Yang ditunjuk melakukan hal itu adalah BPJS Kesehatan. 

Selama ini keberadaan BPJS Kesehatan sangat bermanfaat buat masyarakat. Namun standar pelayanan kesehatan seperti apa yang didapat, masyarakat banyak belum tahu. BPJS tak ubahnya asuransi kesehatan dari pemerintah. Di sisi lainnya adalah asuransi swasta. Di asuransi dari swasta, misalnya, ada pagu (batasan). Ada informasi sebelumnya obat mana yang tidak di-cover dan mana yang di-cover. 

Masyarakat peserta BPJS tahunya ketika berobat semua di-cover. Itu juga tidak dibenarkan. Ini PR besar BPJS. Korban ketidakjelasan informasi dari BPJS adalah RS, padahal RS hanya menjalankan tugas sebagai mitra BPJS.

Soal tunggakan BPJS ke RS juga karena masalah edukasi juga. RS untuk berjalan butuh dana. Bila tak ada dana, bagaimana RS bisa beroperasi. Di sisi lain, untuk mendapat layanan dari RS bagi peserta BPJS, peserta juga harus diedukasi untuk selalu membayar iuran.   

Hal-hal ini harus dievaluasi. Kan tidak mungkin dari tahun ke tahun masalahnya tunggakan ke RS. (ade)      
 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Ruang Steril Sopir Bus AKAP Belum Diatur             Susi Cuma Orang Kecil             Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar