BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik
Akibat Kegagalan Konsep Pembangunan Pertanian

Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, karena pangan merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Sebagai kebutuhan dasar dan merupakan hak asasi manusia maka pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa seperti yang disiratkan dalam UU No, 7/1996. Indonesia berdasarkan hasil penelitian FAO mampu menurunkan angka kelaparan hingga 50 persen dari 19,7 persen di tahun 1990-1992 menjadi 7,9 persen di tahun 2014-2016. 

Namun dalam 3 tahun ini krisis makanan menjadi sebuah tantangan pembangunan ekonomi eksternal dan internal Indonesia di tengah persoalan adanya daya saing lemah, adanya ketimpangan pendapatan dan wilayah, serta tingkat ketergantungan yang ada. 

Krisis pangan yang terjadi di Indonesia ada beberapa asumsi penyebabnya, antara lain:

Fakta pertama; diasumsikan karena adanya ketergantungan impor. Saat ini Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar dengan jumlah 2,5 juta ton beras per tahun (3 persen), 2 juta ton gula (54 persen), 1,2 juta ton kedelai (70 persen), dan daging sapi (20 persen). 

Fakta kedua; adanya konsep modernisasi desa yang menyebabkan jumlah petani semakin menurun, banyak lahan pertanian yang alih fungsi menjadi hunian (KPR). 

Berdasarkan data The Global Competitiveness Report bahwa Indonesia hanya memiliki lahan pertanian per kapita seluas 900 m2/orang, masih kalah jauh dengan Thailand (5.230 m2/orang) dan India (1.290 m2/orang). 

Fakta ketiga; sebesar 97 persen petani Indonesia masih tergantung pada harga tengkulak dikarenakan harga dari Bulog tidak menyentuh ke tengah masyarakat petani. Hal ini yang menyebabkan pendapatan petani di Indonesia menjadi sangat kecil, dimana hanya sebesar 63 persen (< 1 juta/ bulan) dan hanya 11 persen saja yang berpendapatan Rp3 juta/bulan. 

Fakta keempat; kurangnya minat SDM dari generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian, karena adanya paradigma berpikir bahwa menjadi petani pasti miskin. Selain itu konsep pendidikan kejuruan dalam bidang pertanian tidak adanya penguatan dan jaminan dukungan paska lulus ketika memilih bekerja di sektor non formal.

Dari fakta-fakta yang ada tersebut, maka potensi jumlah petani di Indonesia pada tahun 2025 hanya berkisar 6 juta orang, seperti dinyatakan dalam penelitian LIPI. 

Indonesia memiliki sejarah kegagalan pembangunan, bahkan mungkin saja konsep yang dianggap gagal waktu itu masih berjalan sampai saat ini terutama dalam konsep pembangunan pertanian.

Kegagalan tersebut dikarenakan;

1. Tidak mempunyai tujuan pembangunan yang jelas dengan cara membangun yang ditentukan. Masing-masing menafsirkan menurut faham sendiri-sendiri. 

2. Tidak cukup modal, skill, industri berat dan dasar. 

3. Tidak memperhatikan landasan mental dan moral untuk pembangunan. 

4. Tidak mempunyai perencanaan yang sempurna, terkoordinasi, dan tidak ada jaminan dan pengawasan pelaksanaan, serta tidak ada penilaian terhadap hasil pembangunan. (pso)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!