BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik
Akan Terjadi Perbaikan Penerimaan Pajak 2018

Ditahun 2018, rapor Jokowi di bidang perekonomian banyak yang merah dari tingkat konsumsi domestik, pertumbuhan ekonomi, dan terakhir gonjang-ganjing nilai tukar rupiah. Namun, ada kabar menggembirakan yaitu dari sektor fiskal. Penerimaan pajak sampai semester I tahun 2018 telah mencapai 40,84 persen dari target atau sebesar Rp581,54 triliun. Angka ini menunjukan perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara. Bayangkan, semester I tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar 39,75 persen dari APBNP 2017. Namun, diakhir tahun pemerintah berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar 90,98 persen dari target APBN 2017. 

Artinya, dengan perbaikan angka realisasi tahun ini, kemungkinan besar akan terjadi perbaikan angka realisasi penerimaan dalam APBN 2018. Kami sendiri memproyeksikan bahwa pemerintah mampu mencapai 94 persen target penerimaan pajak dalam APBN 2018. Sebuah angka realisasi yang luar biasa melihat kenaikan target penerimaan pajak dalam APBN 2018 naik lebih dari 20 persen dari realisasi 2017.

Perbaikan kinerja ini sungguh diluar dugaan termasuk kami sendiri. Target penerimaan pajak dalam APBN 2018 yang naik lebih dari 20 persen dari realisasi tahun 2017 awalnya dianggap terlalu berat bagi pemerintah. Namun, dengan kinerja di semester I membuktikan bahwa pemerintah tidak perlu merubah target penerimaan pajak dalam APBN 2018.

Dengan proyeksi realisasi pajak sebesar 94 persen, defisit penerimaan pajak hanya Rp76,33 triliun. Dengan penerimaan cukai yang kami proyeksikan surplus Rp18,35 triliun, defisit anggaran tahun ini kurang lebih Rp250,68 triliun. Artinya, rasio defisit APBN terhadap PDB masih dibawah angka 2 persen (dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen). 

Memang dengan realisasi tahun ini pemerintah masih sulit untuk mencapai angka tax ratio sebesar 12,5 persen sesuai yang dianjurkan oleh IMF. Namun, tax ratio sebagai ukuran kinerja kita akui masih banyak kecacatan. 

Negara dengan sektor pertanian yang dominan secara alami memiliki tax ratio yang lebih rendah. Begitu pula dari sisi pendapatan, negara dengan pendapatan per kapita tinggi secara alami memiliki tax ratio yang lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan tax ratio bukan semata-mata dengan mendorong Direktorat Jendral Pajak namun lebih besar dari itu, perlu perbaikan struktur ekonomi Indonesia dan itu tak mungkin bisa dilakukan dalam jangka pendek, perlu jalan yang bertahap. 

Terlepas dari polemik tax ratio, kita patut mengapresiasi pemerintah yang telah memegang janjinya untuk menjaga APBN tetap kredibel. Terlebih untuk menteri keuangan Sri Mulyani yang memiliki janji diawal ia menjabat sebagai Menteri Keuangan di Era Jokowi untuk tidak akan merubah-merubah APBN terutama target penerimaan pajak. 

Kini, dengan janji-janji yang telah ditepati, kita tahu bahwa arah kebijakan pajak sudah berada ditangan dan diarah orang yang tepat. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional