BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengacara, Co-Founder Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor
Ajukan Legislative Review Usia Perkawinan

Perkembangan dunia kan semakin maju, khususnya melindungi hak anak. Dalam perundangan Indonesia, khususnya UU HAM, anak dibatasi dari bayi sampai 18 tahun. Tentu ketentuan ini ada maksudnya, yakni agar hak anak dalam pertumbuhan fisik dan jasmani berjalan ideal. Dalam perpektif konvensi internasional tentang hak anak, dikenal dengan upaya negara melindungi "kepentingan terbaik" anak.

Namun demikian UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih menetapkan batas usia perkawinan perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun. Masalah muncul, terutama pada anak perempuan. 

MK telah menolak upaya judicial review usia perkawinan seperti dalam UU perkawinan. Begitulah realitas hukumnya. Namun demikian apa bisa didiamkan? Menurut saya masih ada upaya utk bisa melakukan legislative review, walaupun jalannya cukup panjang. Jadi, kita yang peduli hak anak bisa mengajukan usulan Amandemen UU Perkawinan, khususnya terkait pasal usia perkawinan.

Selain jalur formal melalui parlemen, secara sosial dapat juga dengan anjuran nasional kepada institusi adat dan juga keluarga. Bila institusi adat dan keluarga-keluarga tersadarkan tentang hak anak (dan rekomendasi badan-badan yang menunjukkan efek negatif perkawinan usia dini), diharapkan ada tekanan dalam revisi ketentuan batasan usia perkawinan anak di Indonesia. (fai)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila