BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Arsitek, Aktivis dan Penulis
Adakah Teori Baru dalam Pilgub Jabar 2018?

Kritik terhadap pemilihan umum gubernur Jawa Barat 2018 dapat dipakai untuk menjelaskan secara keseluruhan fenomena pilgub di berbagai daerah Indonesia. Saya masih ingat ketika Undang-Undang Pilkada dirumuskan tahun 2004. Itu masa transisi hebat perhelatan politik di Indonesia. Presiden pada masa itu adalah Megawati; yang naik panggung setelah mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menuntut lengsernya Gusdur. Akhirnya Gusdur dipaksa turun melalui Sidang Istimewa MPR/DPR tahun 2001. Dalam masa kepemimpinan Megawati; Indonesia merumuskan banyak sekali undang-undang terkait tata cara menyelenggarakan pemerintahan di masa depan.

Hari ini adalah buah dari berbagai keputusan politik pada masa awal reformasi 1998; setelah hampir 20 tahun, tentu beberapa pihak mulai mengeluh karena tidak mampu tampil prima dalam panggung politik nasional. Partai, sebagai tempat masyarakat mengorganisasikan diri untuk saling bekerjasama mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional; justru kering kerontang, payah dalam hal kaderisasi. Sehingga, banyak pemimpin daerah justru lahir dari kantong-kantong elemen diluar partai.

Masyarakat sepertinya memvonis bersalah; atas berbagai kejadian korupsi yang menimpa banyak anggota legislatif sepanjang 20 tahun ini, yang notabene memakai baju partai. Partai tersandera oleh berbagai kejadian buruk di masa lalu. Lalu apa bedanya dengan kejadian pada masa Orde Baru, ketika banyak anggota legislatif dari Partai Golkar, meringkuk dalam penjara. Mungkin, karena Partai Golkar dikala itu (masa Orba) sangat berkuasa; pemberitaan miring terkait kejadian korupsi partai tertutup manis dan membusuk dalam laci-laci Pemred media dimasa itu.

Pada kasus, Jawa barat; sepertinya terjadi pengecualian. Setelah sepanjang masa Gubernur Jawa barat, rata-rata mantan residen (mantan PNS), baru kali ini seorang Pemuda Sunda dan seorang pemain politik handal dari gerbong Partai Keadilan Sejahtera terpilih menjadi: Gubernur Jawa Barat selama 2 periode (2008 – 2013 dan 2013 – 2018). Kita ingat, pada masa 2 periode ini, adalah masa indah PKS, ketika berkoalisi bersama Partai Demokrat, memimpin konstelasi politik di Indonesia.

Yang paling menarik, tentu hari ini konstelasi politik nasional dikuasai oleh PDIP yang getol mengeritik pemerintah sejak Megawati kalah pemilu tahun 2004. Suasana perpolitikan nasional dikuasai oleh PDIP. Menurut sebuah kajian 60% pemenang pilkada di Indonesia sudah dikuasai oleh: kader PDIP atau didukung penuh oleh PDIP.

Jadi, kemungkinan besar pola-pola isu yang akan mengguncang Jawa Barat, akan bernasib seperti: Pilkada Jakarta. Ancaman polarisasi menghadang dengan hebat; tiba-tiba yang tidak didukung oleh PKS,Gerindra dan Demokrat menjadi pesakitan; padahal orang tersebut adalah: muslim sejati, seorang mujahid, yang berbaju merah.

Mudah-mudahan tidak. Pileuleuyan euy.

(cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF