BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia
Ada Salah SOP dalam Penanganan KTP-el Rusak

KTP-el itu merupakan salah satu dokumen negara yang sangat penting. Kalau sampai tercecer seperti itu, bisa jadi ada yang salah dalam SOP-nya. Tercecernya KTP itu menunjukkan kacaunya sistem pengamanan dokumen negara terlihat.

Seharusnya ada prosedur baku dalam memperlakukan KTP-el, makanya pihak Kemendagri jangan pura-pura kaget juga, tapi harus ikut bertanggung jawab terhadap tercecernya KTP-el tersebut. Pemecatan pejabat teknis itu sangat disayangkan, seharusnya Mendagri harus ikut bertanggung jawab.

Sistem sudah ada, tapi sistem tanpa pengawasan yang ketat sama saja membuang benih di batu karang. Seharusnya sistem ini harus diawasi, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti tercecernya KTP-el tersebut.

Lalu terkait penyimpanan KTP-el rusak, menimbulkan pertanyaan publik luas. Untuk apa dokumen rusak itu disimpan? Apakahkah dokumen itu digunakan untuk kepentingan politik seperti pilkada? Oleh karena itu untuk menjawab itu semua kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Agar publik bisa tahu siapa yang paling bertanggung jawab.

Untuk mengurangi beragam spekulasi yang muncul di publik, Kemendagri harus menjelaskan sejujur-jujurnya apa yang sesungguhnya terjadi. Supaya nantinya tidak menimbulkan persepsi negatif.

Sementara itu jaminan Kemendagri soal tidak akan ada penyalahgunaan KTP-el rusak merupakan jawaban diplomatis Kemendagri, agar tidak menciptakan kegaduhan pendapat di tengah masyarakat. Padahal bisa saja KTP-el itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tidak ada jaminan pernyataan Mendagri soal penyalahgunaan KTP-el itu.

Untuk SOP penanganan KTP-el rusak seperti sekarang ini, saya kira memang ini pemborosan keuangan negara. Untuk itu kita minta Kemendagri ubah aturan yang ada, sehingga bisa lebih efektif dalam proses pemusnahan KTP-el rusak. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)