BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
ASN Terpidana Korupsi Belum Dipecat, Fakta yang Lumrah Terjadi

Sesungguhnya tidak mengherankan, adanya fakta ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersangkut korupsi tapi masih belum dipecat dan menikmati gaji dari pajak rakyat. Ironis memang, tapi fakta-fakta demikian menjadi hal lumrah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun tak perlu berlebihan mengherankan realitas itu. Tinggal bagaimana ia bergerak cepat melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara untuk memecat PNS yang telah menjadi terdakwa kasus korupsi. 

Apologi beban psikologis karena adanya faktor kekerabatan sehingga memunculkan ewuh-pakewuh untuk memecat, tentu kontradiktif dengan prinsip profesionalisme dalam bekerja. Bangunan kekerabatan antara Aparatus Sipil Negara (ASN), salah satu yang patut dicurigai karena pada mula rekrutmennya yang tidak profesional dengan mengutamakan tali persaudaraan untuk diprioritaskan masuk menjadi ASN maupun PNS. Akibatnya, ketika tersangkut persoalan seperti saat ini, kepentingan hubungan kerabat diutamakan ketimbang kepentingan bangsa. Padahal itu semua, dalam janji seorang ASN ialah senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi.

Ego sektoral yang cenderung dominan antar lembaga penyelenggara negara, yang kemudian memandegkan fungsi koordinasi kiranya dapat menjadi faktor lanjutan adanya “pembiaran” ASN yang tidak dipecat karena terjerat korupsi. Lemahnya koordinasi antar lembaga negara, sesungguhnya sangat lumrah terjadi namun terus saja dibiarkan. Sebagai contoh dalam hal penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu, tiap tahun masih saja terus mengalami persoalan. Padahal kejadiannya terus berulang namun tetap saja dibiarkan. Semua itu terjadi karena koordinasi yang belum berjalan dengan baik.

Atas hal tersebut, maka beberapa langkah perlu dilakukan guna mengurai persoalan ASN di atas. Pertama, intensitas dan rutinitas pendataan harus dilakukan oleh BKN terhadap keberadaan ASN. Kedua, check and balance (kawal-imbang) antar kementerian harus menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, saling lempar tanggungjawab dan pura-pura heran sudah saatnya dihilangkan. Dengan demikian, sikap kesatria mengaku salah menjadi hal yang utama karena ditunjuknya seorang menjadi menteri, dan diangkat menjadi ASN maupun PNS karena bertugas dan mengemban kewajiban untuk membereskan persoalan, bukan membiarkan apalagi mengherankan persoalan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF