BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
APIP dan Pemiskinan Koruptor

Muncul istilah baru APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan ciri kemungkinan pengembalian uang negara sebagai imbalan penghentian pengusutan dan penghakiman korupsi. Kita memang paling produktif membuat lembaga baru, istilah baru, akronim baru, tapi isinya ya tetap saja kecap basi lama, ketidaktegasan terhadap korupsi.

Sudah jelas bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara untuk menikmati "nilai lebih" dari transaksi procurement barang dan jasa, serta upeti rente birokrasi untuk perizinan. Semua ini gamblang dan mudah diadili dan dihukum. Tapi yang terjadi adalah solidaritas dan setiakawan, karena yang tertangkap adalah yang sial, sedang mayoritas juga melakukan skema operasi penikmatan hara melalui penyalahgunaan wewenang sebagai penyelenggara negara. Jadi selama praktik ini ditolerir dan orang tidak punya rasa bersalah, malu dan merasa berdosa, tapi bangga masih tetap berpolitik. Ya, tidak ada gunanya pembrantasan korupsi. Patah tumbuh hilang berganti. 

Apalagi jika terpidana, toh, masih tetap bisa melenggang kangkung masuk dan memiliki hak memilih malah hak dipilih jadi caleg atau malah capres. Jadi, sebetulnya Indonesia ini sudah mencapai batas Incasserinssvermogen, batas dimana rakyat sebetulnya sudah bisa tahan untuk menderita lagi. Sudah jenuh, sudah akhir zaman, seperti tulisan Goenawan Mohamad (GM) dalam "Catatan Pinggir" Tempo berjudul "Akhir".

Tampak sekali betapa GM sudah nyaris putus asa melihat buntunya jalan yang dihadapi masyarakat dan negara dalam soal money politics dan korupsi ini. Ya, barangkali yang bisa menghibur kita bahwa ternyata negara lain juga punya praktik korupsi. Tinggal balapan siapa yang lebih busuk dan lebih beradab, yang akan bisa selamat dari penyakit korupsi.

Dalam balapan korupsi antarnegara itulah nanti nasib suatu bangsa akan lebih terpuruk atau bangkrut dan lenyap seperti Yugoslavia dan Uni Soviet, atau survive tapi fragile, rawan dan lebay, loyo impoten, tidak bisa lari tumbuh ekonominya 7 persen. Meskipun secara biopolitik laporan lab pasien ekonomi RI itu bagus semua, kolesterol, gula, darah, urine, asam urat segala macam sehat, tapi ternyata loyo tidak bisa lari 7 persen. Inilah biopolitik yang serius harus diperhatikan terhadap pasien ekonomi politik RI di tengah tahun politik yang semakin membingungkan.

Misalnya, Bawaslu menyalahkan KPU dan mengizinkan PBB yang segera disambut. Barangkali ketumnya bisa jadi cawapres mendampingi Presiden Jokowi, seperti tersiar dalam komentar tokoh PDIP Hendrawan Supratikno, tentang peluang duet Jokowi-YIM. Dengan koalisi model ini dan amburadulnya KPU membuat putusan, maka sebetulnya negara ini seolah dikendalikan oleh banyak orang yang bukan pilot tapi merasa bisa jadi pilot. Dan menyerobot kekuasaan secara serampangan tanpa mempedulikan kinerja nasional secara terpadu. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan