BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik

Sabtu besok, 17 Agustus 2019, kita memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74.  Berarti secara de jure, Indonesia sudah diakui dunia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Kedaulatan (sovereignity) merupakan kewibawaan atau kekuasaan  tertinggi dan tidak terbatas dari sebuah negara  untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan asing. Konsep kedaulatan berawal dari pemikiran Rousseau dan Montesquieu, yang mengatakan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ide inilah yang kemudian kita kenal dengan demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, kita melakukan proses pemilu untuk memilih orang-orang yang  akan duduk di organ-organ pemerintahan dan legislatif dengan harapan untuk memperjuang cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga keadilan sosial. Inilah yang menjadi prasyarat bagi siapapun yang terpilih sebagai pemimpin dalam proses pemilu untuk memperjuangkan cita-cita luhur tersebut.

Namun realita yang terjadi dari pemilu ke pemilu, kedaulatan hanya digunakan sebagai slogan politik bagi kandidat yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Setelah mereka duduk, idealisme yang mereka perjuangkan dalam pemilu seolah hilang tanpa bekas karena kebanyakan sudah terjebak pada kepentingan individu dan kelompok.

Ideologi Pancasila dan konsep Trisakti Soekarno yang menginginkan Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan hanya sebuah hayalan. Kita sekarang sudah terjebak dalam kepentingan yang pragmatis dan budaya transaksional.

Perjuangan untuk menjadi bangsa yang besar dan berdaulat seakan pudar karena begitu besarnya ketergantungan kita kepada luar negeri. Kita tidak tahu apakah ini jebakan atau merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang harmonis sebagaimana yang sering dilontarkan para ekonom. Pembangunan yang dilakukan selama ini terkesan terjadinya proses dehumanisasi dengan cara menggusur orang miskin. Pemberian konsesi kepada asing juga salah satu bentuk tidak berdaulatnya Indonesia. 

Momentum Proklamasi 17 Agustus yang ke-74 ini kita gunakan untuk melakukan refleksi apakah kita sudah benar-benar menjalankan amanah sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Jika melihat kondisi politik, ekonomi dan sosial sekarang ini dengan tingkat kemiskinan,  ketimpangan dan keadilan yang tinggi, jelas kita jauh dari cita-cita kemerdekaan kita.

Kita tidak ingin memutar jarum jam kebelakang, akan tetapi harus menatap ke depan dengan kembali kepada jati diri dan roh kebangsaan yakni menjadi nasionalis sejati yang berjiwa Pancasila, berprikemanusian, berwatak gotong royong dan menjauhi sifat individualisme dan liberalisme. Anti terhadap penghisapan manusia oleh manusia yang banyak dilakukan dalam sistem kapitalisme selama ini. Inilah wujud konsep Trisakti Bung Karno yang masih relavan sampai sekarang ini untuk membangun kemandirian bangsa.

Kita harus bebas menentukan arah dan kebijakan politik dan tidak boleh lagi tergantung pada negara lain. Di bidang ekonomi kita harus meningkatkan kualitas SDM sehingga kita tidak lagi tergantung pada pinjaman luar negeri yang mengakibatkan kita terjebak ke dalam penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh kekuatan neoliberalisme dan kapitalisme global.

Semoga negara dan bangsa yang direbut dengan pengorbanan  oleh para pejuang kemerdekaan dari tangan penjajah asing, tidak kita biarkan untuk diserahkan kembali kepada kaum penjajah baru dalam bentuk lain dan para komprador asing yang masih bergentayangan di bumi pertiwi ini. Jayalah Indonesia! (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998